Ringkasan Bacaan
Hubungan resmi antara Amerika Serikat dengan pemerintah Taiwan menjadi sebuah hubungan kausalitas pada 1979. Hal tersebut bersamaan dengan pembentukan hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Pemerintah China sebagai pemerintah tunggal dari All China. Sedangkan, hubungan tidak resmi Amerika Serikat dengan Taiwan telah terbentuk sejak dibentuknya framework the 1979 Taiwan Relations Act (P.L. 9 6-8) dan Komunike yang dilakukan Amerika Serikat dan China Daratan (Mainland). Dengan perjanjian ini, Amerika Serikat masih secara resmi melakukan hubungan dengan China Daratan (Mainland) sembari menjual senjata militer ke Taiwan serta mempererat hubungan dalam kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan. Meskipun hubungan diplomatik yang terjadi tidak secara formal, namun Amerika Serikat masih melakukan hubungan ekonomi dan keamanan dengan Taiwan.
Jurnal ini berfokus pada perkembangan terkini di Taiwan dan menganalisa bagaimana pembangunan di Taiwan mempengaruhi pilihan Amerika Serikat dalam membuat kebijakan terhadap Taiwan secara spesifik. Dimulai setelah tahun 1980-an, Taiwan menganut sistem satu partai dimana Partai Nasional (KMT) memberlakukan hukum militer. KMT tidak memperbolehkan partai oposisi dan menyelenggarakan pemilihan umum yang tidak demokratis. Pada 1986, partai mulai diliberalisasi, memperbolehkan pembentukan partai oposisi, termasuk Democratic Progressive Party (DPP) –partai yang menginginkan Taiwan memerdekakan diri dari China Daratan (Mainland). Dinamika politik yang terjadi di Taiwan, terkadang menyulitkan realitas politik pembuatan kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan.
Tulisan Kerry Dumbaugh ini secara rinci menjelaskan bagaimana Amerika Serikat seharusnya bertindak dalam kebijakan one china policy yang di terapkan oleh China. Hal ini terkait situasi saat ini dimana AS berada di tengah-tengah gejolak kepentingan PRC dan Taiwan. Kerry menjelaskan secara berimbang permasalahan yang terjadi terutama masalah One China Policy dan permintaan dukungan terbuka Taiwan sebagai negara demokrasi. Oleh anggota parlemen AS mulai khawatir atas hubungan Taiwan dan Amerika Serikat. Maka perlu di pertimbangkan sejumlah opsi untuk kebijakan AS mengahadapi tantangan yang akan datang.
Berikut beberapa opsi pilihan kebijakan yang di tawarkan oleh Kongres. Pertama, memelihara dan menguatkan kembali kebijakan one china policy yang berlaku. One china policy merupakan kebijakan resmi A.S dengan PRC dan kerangka yang mengelilinginya adalah ketetapan penting dalam hubungan AS-Taiwan-PRC yang berkembang. Dalam pandangan ini, setiap perubahan kebijakan yang terjadi akan mengarah kepada “kebijakan yang terpecah” yang merusak kepentingan AS. Dengan menguatkan kembali kebijakan one china policy, AS akan terhindar dari konflik domestik antara PRC dan Taiwan.
Kedua, mengubah kebijakan one china policy. Menurut para pendukung pandangan ini, kebijakan AS saat ini berlawanan dengan penekanan Amerika pada demokratisasi global. Dimana pandangan ini menempatkan penekanan pada aspirasi politik dan hak demokratis untuk menentukan nasib sendiri masyarakat Taiwan. Kerangka kebijakan AS saat ini di dasarkan pada pengakuan AS bahwa Taiwan merupakan bagian dari PRC. Maka perlu adanya pengubahan kebijakan one china policy, karena hal ini menjadi salah satu halangan transisi Taiwan menuju demokrasi. Kebijakan tersebut diganti dengan kebijakan “one china, one Taiwan” di mana Amerika Serikat akan bekerja untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Taiwan secara bertahap.
Di sisi lain, jika kebijakan ini benar-benar di terapkan tentu akan berimplikasi besar pada hubungan kerjasama AS dan PRC. Mengingat Taiwan merupakan prioritas PRC, tentu akan bereaksi keras terhadap situasi ini. Hal yang mungkin dilakukan PRC ialah akan menghentikan semua perundingan AS-China di berbagai aspek, pengabaian dukungan PRC untuk semua kebijakan global AS, dan yang terpenting ialah pecahnya hubungan ekonomi yang tentu akan merusak keamanan ekonomi semua pihak.
Ketiga, membuat kebijakan Amerika Serikat lebih tegas dan terbuka. Jika melihat dua alternatif kebijakan di atas, tentu sama saja dengan apa yang terjadi saat ini. Dengan demikian, AS perlu mempertimbangkan untuk melakukan tinjauan komprehensif mengenai kebijakan Taiwan melalui “Taiwan Guidelines” 1979-1980 yang mengatur interaksi pemerintah AS dengan Taiwan dan dengan pejabat Taiwan. Lalu di tinjau kembali pada 1993-1994, namun tidak diupayakan secara maksimal pedoman kebijakan ini. Di sisi lain Taiwan berharap mendapatkan kejelasan hubungan secara terbuka dan aktif oleh AS dalam berbagai forum internasional. Terutama pada transisi kepemimpinan Ma pada tahun 2008 dari partai KMT.
Keempat, peran aktif Amerika Serikat dalam hubungan Lintas Selat. Anggota parlemen menyarankan ada ruang untuk keterlibatan AS dalam menengahi, membentuk kembali, atau mempengaruhi persaingan kedua pihak yang menjadi hambatan utama dalam kestabilan keamanan di Selat Taiwan. Bagaimanapun PRC mendorong AS agar bekerja sama mengatur isu-isu Taiwan yang kontroversial. Begitu pula dengan Taiwan yang menginginkan agar undang-undang hubungan Taiwan perlu di perkuat atau di evaluasi ulang. Pada akhirnya keterlibatan AS diinginkan hanya oleh kepentingan mereka saja. Hal itu bukanlah suatu penyelesaian masalah, maka dari pihak AS menyatakan bersedia membantu dalam dialog lintas selat jika kedua belah pihak mencapai konsensus mengenai bantuan AS.
Kelima, AS harus mengerahkan lebih banyak tekanan terhadap PRC. Hal ini disebabkan AS terlalu bimbang terhadap sensitifitas permasalahan antara PRC dengan Taiwan. Oleh karena itu, AS tidak mau memberikan tekanan lebih besar pada pemerintah PRC untuk mengurangi pasukan militernya dalam konflik dengan Taiwan. AS seharusnya menggunakan lebih banyak pengaruhnya yang cukup besar terhadap PRC dalam upaya untuk mewujudkan damai di wilayah tersebut. AS juga di harapkan dapat menekan PRC untuk mengurangi militernya di seberang Taiwan dan meninjau kembali Undang-undanng Anti-Secession law tahun 2005 yang secara khusus mengatur penggunaan kekerasan terhadap Taiwan.
Keenam, lebih banyak dukungan AS untuk Demokrasi Taiwan. Taiwan telah mengadopsi sistem pemerintahn yang demokratis, agar kepentingan semua pihak dapat tersampaikan dan politik pemerintahan berjalan stabil. Sayangnya, ketidakmatangan demokrasi Taiwan dan kelemahan infrastruktur politiknya menghambat jalannya pemerintahan dan berkontribusi pada ketegangan Lintas-Selat. Disinilah harapan akan peran AS dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dapat di capai.
Kebijakan yang di terapkan ini ternyata berimplikasi kepada kepentingan AS untuk menjaga stabilitas kawasan, terutama dengan Taiwan. Ada sebuah hal yang membingungkan ketika AS menerapkan one china policy, di sisi lain ia membangun kerja sama dengan Taiwan terkait keamanan. Maka anggota parlemen AS menyajikan pendekatan-pendekatan relatif di atas sebagai langkah kebijakan AS ke depan di wilayah ini.
Sebagai negara yang menekankan pada demokrasi dan Taiwan mulai tumbuh menjadi negara demokrasi. Maka hubungan kerjasama ini di harapakan mencapai progress bagi Taiwan yang ingin bergabung dengan Organisasi-organisasi internasional. Tantangan dan hambatan muncul karena China sebagai emerging country menekan Amerika untuk ikut memberikan solusi agar permasalahan Lintas Selat ini bisa diselesaikan secara damai. Kerry juga menyatakan bahwa hasil Kongres ini menghasilkan sebuah keputusan untuk AS. Pertama, H.Con.Res.18 (Linder) dimana mengharapkan AS untuk memberlakukan one china policy, one Taiwan Policy. Kedua, H.Con.Res 55 (Berkeley) menyebutkan bahwa penegasan bagi AS untuk mendukung pengembangan demokrasi Taiwan.
Kritik terhadap Jurnal
Kerry memaparkan penulisannya secara jelas, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Di tunjang dengan data-data yang komprehensif, jurnal ini sangat relevan sebagai referensi bagi mahasiswa ilmu politik maupun hubungan internasional untuk mengetahui dinamika hubungan Taiwan dan Amerika Serikat. Dalam tulisan Kerry, penulis memahami beberapa pola penting hubungan Amerika-Taiwan-PRC. Pertama, dari segi ekonomi AS bekerja sama dengan Taiwan maupun PRC. Kedua, dari segi politik AS memiliki perbedaan dengan PRC yang menganut Sosialis Komunis, sedangkan Taiwan menganut sistem demokrasi. Ketiga, ada relasi rumit di antara mereka, Taiwan belum di akui sebagai negara, penerapan one china policy masih di hormati oleh berbagai negara saat ini, tidak terkecuali AS.
Namun demikian, penulis sedikit bingung dengan hasil dari H.Con.Res.18 (Linder) dan H.Con.Res 55 (Berkeley) yang setidaknya dapat di simpulkan bahwa AS haruslah mendukung dan memperbaiki hubungan Taiwan. Di sisi lain hal ini masih bersifat rekomendasi dan seharusnya ada pembahasan penting terkait status Taiwan sebagai negara atau tidak. Dengan demikian pembahasan ini lebih komprehensif dan jelas. Jika tidak ada kejelasan tentang status ini, maka Taiwan tetaplah wilayah dari PRC. Selain itu, pemaparan Kerry tidak dilengkapi dengan kesimpulan yang memudahkan pembaca menyimpulkan hasil tulisannya.
Kesimpulan
Amerika Serikat memiliki kebijakan luar negeri yang dapat dikatakan unik dengan mengakui one China Policy, namun hingga kini masih mendukung kedaulatan (secara langsung maupun tidak langsung) Taiwan. Hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan bisa dikatakan cukup kuat yang dibuktikan dengan jumlah ekspor-impor dan banyaknya kerjasama di bidang lain. Selain itu, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Taiwan memiliki implikasi-implikasi terhadap hubungan Amerika Serikat dengan China Daratan. Tetapi di sisi lain, dorongan Taiwan untuk memerdekakan diri semakin besar. Posisi Amerika Serikat dalam hal ini seringkali mendapat kecaman lantaran masih melakukan kerjasama militer dengan Taiwan, sedangkan di saat yang sama Amerika Serikat mengakui one China Policy.
*Saya meniadakan referensi guna menghindari plagiarisme*
*Saya meniadakan referensi guna menghindari plagiarisme*
0 comments:
Posting Komentar